Kabar Gembira buat Pemda dan Sekolah, Dana BOS Tahap II untuk SD, SMP, SMA, SMK, & SLB Sudah Cair

Ruangguru.my.id_Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar), Dedi Supandi, mengatakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) tahap II tahun 2020 sudah dapat diterima oleh semua sekolah di Jawa Barat.

"Dana BOS tahap II, gelombang kedua itu sudah cair untuk 10.163 sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB negeri dan swasta. Ini kabar baik kepada baik pemerintah kabupaten kota dan dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota, termasuk sekolah-sekolah," kata Dedi di Gedung Sate.


Sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK, katanya, dapat mengecek penyaluran Dana BOS tersebut di rekening sekolah masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Dedi mengatakan tahap pertama PPDB atau penerimaan peserta didik baru, yakni penyaringan kuota 50 persennya untuk alokasi jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan, sedang memasuki tahap evaluasi di rapat dewan guru.

Dari pemantauannya terhadap PPDB di tahap ini, ada sekolah yang jalur afirmasi yang penuh namun jalur prestasi tidak terpenuhi, ada juga yang jalur afirmasi sedikit tetapu jalur prestasi banyak.

"Tapi itu sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan insyaallah nanti tanggal 22 Juni kami Disdik Jabar akan mengumkan hasil kelulusan PPDB," ujarnya.

Dedi mengatakan pihaknya pun tengah melakukan persiapan program iuran bulanan gratis di Jabar. Pihaknya mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan sedang dibuatkan persiapan implementasi program sekolah gratis tersebut.

"Kita ada update SOP segala macamnya itu sudah disosialisasikan dan aturan sedang dibuat. Nanti kemungkinan itu akan berjalan di awal Juli, sesuai dengan target dan harapan daripada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur dengan Komisi V DPRD Jabar tentunya," katanya.

Dalam pemberlakuan kebijakan ini, menurut Dedi, akan diatur kegiatan bantuan untuk BOP atau belanja operasional pendidikan, yakni untuk operasional sekolah, untuk belanja barang dan jasa, serta untuk belanja modal. Saat terjadi percepatan, pihaknya akan menggunakan input data dengan pola SPJ menggunakan aplikasi e-school.

"Sementara dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kan ada SIKPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sehingga akan kita lakukan migrasi sistem antara e-school dengan SIKPD sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan sekolah gratis itu bisa segera dilakukan sesuai dengan target yang diharapkan," ujarnya.

Pelaksanaan program sekolah gratis ini, katanya, seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali, harus dievaluasi untuk tahap-tahap selanjutnya. 

Sekolah Belum Buka

 Kegiatan sekolah secara tatap muka di sekolah di Jawa Barat baru dipastikan setelah evaluasi pada triwulan keempat tahun ini.

Hal ini disebabkan belum adanya kabupaten atau kota di Jawa Barat yang masuk zona hijau seperti yang dapat menggelar kegiatan di gedung sekolah seperti yang dikriteriakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan pihaknya baru saja menyampaikan draft peraturan gubernur tentang pedoman dan tata cara proses kegiatan belajar mengajar bagi kabupaten dan kota di era pandemi Covid-19 di Jawa Barat. Selain itu, ada lagi secara khusus draft pedoman tata cara belajar mengajar di SMA dan SMK di era pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan arahan dari Mendikbud bahwa zona hijau itu boleh dilakukan dengan tatap muka sekolahnya. Hasil evaluasi kami dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, untuk Jawa Barat tidak ada kabupaten kota saat ini yang menempati di zona hijau, rata-rata paling bagus juga di zona biru," katanya di Gedung Sate, Jumat (19/6).

Sehingga keputusannya, Disdik Jabar menyatakan belum ada kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka sampai evaluasi selanjutnya.

"Kalau ada kabupaten kota yang langsung masuk zona hijau, kita juga tidak serta merta langsung di minggu depannya itu dilakukan tatap muka. Karena perhitungan kita adalah pertama berkaca dari data pada saat terjadi di Prancis, India, dan Israel itu kan dengan adanya sekolah lagi ternyata menjadi klaster-klaster baru," katanya.

Pertimbangan kedua, katanya, pihaknya masih tetap harus berpikir tentang penyetaraan mutu pendidikan. Jangan sampai pada saat minggu depannya ada zona hijau di Jabar dan pendidikan langsung dibuka secara tatap muka, malah nantinya terjadi kesenjangan pendidikan dengan zona kuning atau biru.

"Nanti kita berpikir antara kabupaten satu dengan kabupaten lain yang masih merah, untuk pendidikannya tidak sama. Itu kita tidak berharap seperti itu. Jadi artinya evaluasi ini masih harus dilakukan. Selambat-lambatnya, kalau kita katakan mudah-mudahan bisa berakhir beberapa waktu untuk yang zona hijau itu di evaluasinya, sampai dengan triwulan empat di tahun ini," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kota Cimahi, naik peringkat dalam hal penanganan Covid-19 sehingga berubah dari zona kuning menjadi zona biru. Sedangkan Kabupaten Garut yang tadinya berstatus zona biru kini turun menjadi zona kuning.

"Jadi yang naik kelas ya, yang berhasil yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kota Cimahi. Zona biru di Jawa Barat dulunya 15 (kota atau kabupaten), sekarang 17 (kota atau kabupaten)," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Pakuan, Jumat (12/6).

Kemudian, katanya, satu-satunya daerah yang turun peringkat adalah Kabupaten Garut karena muncul klaster penularan Covid-19 di Kecamatan Selaawi. Dengan demikian, katanya, jumlah kabupaten atau kota yang masuk zona kuning menjadi 10 daerah dari awalnya 12 daerah.

Dengan demikian, daerah yang masuk zona kuning atau direkomendasikan tetap melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Garut.

Sisanya adalah daerah yang masuk zona biru atau dapat melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

"Mudah-mudahan di dua minggu lagi ada yang masuk ke zona hijau karena banyak yang di zona biru di Jawa Barat ini angkanya sudah mendekati angka indeks zona hijau. Salah satunya di Pangandaran misalkan, kemudian di KBB, dan lain-lain, sehingga kita harapkan ini bisa naik kelas," tutur Emil.

Pembagian zona dikategorikan melalui sembilan kriteria atau indikator yang harus diukur yaitu angka laju ODP, laju PDP, laju kasus positif, laju kematian, laju kesembuhan, laju reproduksi Covid-19, laju transmisi, laju pergerakan lalu lintas dan manusia, dan risiko geografis, yang memang beda-beda di setiap daerahnya.

Zona kuning artinya ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal dan bisa dilakukan PSBB proporsional, sementara zona biru berarti ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis baik kasus impor (imported case) atau penularan lokal, di mana daerah dengan zona ini perlu dilakukan physical distancing.

"Keputusan di hari ini adalah PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi kota atau kabupaten yang zona kuning, yang ingin melakukan yang namanya PSBB skala proporsional," katanya.

Khusus untuk kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi, atau Bodebek yang sejak awal sudah diinstruksikan agar satu frekuensi penangananya dengan DKI Jakarta, maka PSBB proporsional di Bodebek dipersamakan dengan jadwal PSBB DKI Jakarta, yaitu sampai 2 Juli 2020.

"Jadi artinya ada tiga situasi di Jawa Barat. Kesatu, yang melaksanakan PSBB proporsional sampai 2 Juli, kemudian ada yang melanjutkan PSBB proporsional sampai 26 Juni, dan ada yang tidak melanjutkan karena sudah masuk zona biru," katanya. (Sumber : jpnn)
loading...

Belum ada Komentar untuk "Kabar Gembira buat Pemda dan Sekolah, Dana BOS Tahap II untuk SD, SMP, SMA, SMK, & SLB Sudah Cair"

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel