Reformasi Birokrasi Ditargetkan Selesai Desember 2020, PNS Tak Produktif Diberhentikan dengan Hormat

Ruangguru.my.id_Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) akan melakukan reformasi birokrasi di sektor pemerintahan.

Diketahui, reformasi birokrasi ini dilakukan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Menurut MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, reformasi birokrasi PNS sesuai dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang ditargetkan selesai Desember 2020.

Diakui Tjahjo Kumolo, 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan.

Sebanyak 20 persen pegawai tersebut dinilai tidak produktif dalam bekerja.

Namun, tetap saja, bagi dirinya, memberhentikan PNS tidaklah mudah.

"Kita enggak bisa, Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Meski sulit, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif.

Hal ini telah diatur pada Pasal 32 dalam Peraturan BKN.

"PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," demikian isi aturan tersebut.

Target kinerja yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.

Adapun penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut.

- Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 sampai angka kurang - dari/sama dengan 120 dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.

- Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 sampai angka kurang dari/sama dengan 120.

- Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 sampai angka sama dengan 90.

- Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70.

- Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50.

Regulasi itu menjelaskan, selama enam bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja.

Namun, jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetensi ulang.

"PNS tersebut diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal PNS tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali," isi dari Pasal 32.

Bila setelah mengikuti uji kompetensi PNS tersebut justru tak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun," jelas aturan itu.

Pada akhirnya, setelah satu tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, maka PNS tidak produktif atau mendapat penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang akan diberhentikan secara hormat.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku sejak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penilaian kinerja PNS diundangkan," demikian penutup dari regulasi itu.

Sulitnya Pangkas PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya masih sulit melakukan pemangkasan 20 persen pegawai negeri sipil ( PNS) yang tidak produktif.

Bagaimanapun, pemangkasan ini akan berdampak terhadap anggaran negara.

"Secara birokrasi, tujuan penyederhanaan reformasi birokrasi ending-nya efektivitas dan efisiensi anggaran"

"Kita enggak bisa pak memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Tjahjo mengungkapkan, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar reformasi birokrasi ini segera diselesaikan dengan target hingga akhir tahun 2020, tetapi hal itu tetap sulit direalisasikan.

"Kecuali memang dia minta pensiun dini atau ada program pensiun dipercepat, tapi kan menyangkut anggaran juga. Reformasi birokrasi itu ujungnya menyangkut 1,6 juta (PNS)," ucapnya.

Meskipun demikian, Tjahjo menuturkan, pihaknya akan mencoba melakukannya secara bertahap sesuai arahan visi dan misi Presiden.

"Desember nanti kita berharap, yang eselon III, IV, V itu sudah clear. Mengubah pola pikir dari jabatan struktural ke fungsional"

"Itu secara prinsip bisa. Termasuk Kementerian Agama yang satkernya mencapai puluhan ribu, camat, atau lurah," ujarnya.

Dia juga menyebutkan, hingga Juni ini telah dilakukan reformasi birokrasi sebesar 60 persen.

Tjahjo juga menegaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tidak lagi membuka kesempatan CPNS untuk mengisi jabatan administrasi.

"Juni ini sudah jalan 60 persen (reformasi birokrasi). BKN sudah tidak terima CPNS tenaga administrasi," ucapnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan seusai pelantikan terpilihnya kembali sebagai Presiden periode kedua, Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan mengurangi dua level eselon dari sebelumnya empat eselon seperti saat ini.

"Saya minta untuk disederhanakan jadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, kompetensi," kata dia.(tribunews.com)
loading...

Belum ada Komentar untuk "Reformasi Birokrasi Ditargetkan Selesai Desember 2020, PNS Tak Produktif Diberhentikan dengan Hormat"

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel